Dalam upaya membuat pemberian pelayanan kesehatan makin merata dan bermutu, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Sampai dengan akhir tahun 2005 telah tersedia 7.550 Puskesmas, sekitar 22.000 Puskesmas Pembantu, dan 6.132 Puskesmas Keliling. Hampir seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki Rumah Sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Meskipun demikian, banyak golongan masyarakat terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Namun tidak dapat dipungkiri, peran Puskesmas sangatlah penting dan strategis sebagai Pelayanan kesehatan ujung tombak di Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan pengeloalaan yang professional dan menyeluruh.


Namun pada kenyataanya puskesmas masih memiliki kelemahan. Dapat dilihat, Penyakit infeksi menular masih tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol. Sejalan dengan ini, penyakit degeneratif mulai menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini berkaitan dengan keadaan lingkungan dan perilaku masyarakat yang masih belum mendukung pola hidup bersih dan sehat. Angka kesakitan masih cukup tinggi, terutama pada anak-anak dan pada usia di atas 55 tahun, dengan tingkat morbiditas lebih tinggi pada perempuan. Pola penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, tuberkulosis paru, malaria, diare dan infeksi saluran pernafasan tetap tinggi. Beberapa penyakit degeneratif seperti jantung dan hipertensi, juga cenderung menunjukkan peningkatan. Selain itu muncul penyakit baru (emerging diseases) yang berpotensi menjadi pandemi yaitu flu burung. Dalam rangka penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular, berbagai upaya perlu terus ditingkatkan antara lain melalui peningkatan cakupan imunisasi, meningkatkan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, serta upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan pengendalian vektor.
Status gizi masyarakat yang rendah juga tetap harus menjadi fokus perhatian. Selain prevalensi gizi kurang dan gizi buruk yang tinggi, berbagai masalah gizi utama lain yaitu anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kurang zat gizi mikro lainnya perlu ditingkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Saat ini terdapat 10 provinsi dengan prevalensi gizi kurang diatas 30 persen, bahkan di 4 propinsi yaitu Gorontalo, NTB, NTT, dan Papua, diatas 40 persen. Kasus gizi buruk terus terjadi, terutama pada penduduk miskin. Masalah gizi lainnya terutama diderita oleh golongan rawan seperti ibu hamil, bayi dan anak balita dari keluarga miskin.
Masalah ini telah banyak mendapat perhatian pemerintah melalui berbagai programnya. Namun pada tataran teknis, tetap yang memegang peranan penting adalah puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan esensial. Aspek penyangga yang tak kalah penting dan sering bermasalah di internal puskesmas adalah masalah manajemen logistik. Karena logistic memegang peranan yang cukup besar, diantaranya adalah untuk memastikan persediaan logistic yang ada demi kelancaran fungsi pelayanan untuk masyarakat. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu pengamatan mengenai pelaksanaan manajemen logistic sebagai salah satu pilar penyangga pelaksanaan fungsi puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan kuratif, promotif , preventif, dan rehabilitatif.
Bukti dari semua itu adalah masalah obat dan perbekalan kesehatan yang merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial untuk pelayanan kesehatan masih menjadi masalah tak berujung di bidang kesehatan. Di sisi lain meningkatnya ketersediaan obat generik esensial diharapkan dapat mendorong pemakaian obat generik esensial oleh masyarakat umum terutama bagi kelompok miskin, karena lebih terjangkau oleh masyarakat dengan syarat pengelolaan yang baik. Upaya ini akan bersinergi dengan upaya peningkatan akses serta prasarana pelayanan kesehatan dasar terkait dengan manajemen logistik. Dengan sinergitas ini, masyarakat diharapkan akan lebih mudah dalam menjangkau fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan yang bermutu, dan harga obat yang terjangkau.
Berkaitan dengan hal ini maka diperlukan adanya pengamatan mengenai manajemen logistik di puskesmas.

II.1 Manajemen Logistik
II.1.1 Pengertian
Kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mencapai daya guna (efisiensi) yang optimal di dalam memanfaatkan barang dan jasa. Logistik modern dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang-jadi dari para suplaier, diantara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Ciri-ciri utama logistik adalah integrasi berbagai dimensi dan tuntutan terhadap pemindahan (movement) dan penyimpanan (storage) yang strategis.
II.1.2 Tujuan
Tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu dibutuhkan, dan dengan total biaya yang terendah.
II.1.3 Siklus Logistik

§ Perencanaan merupakan proses menetapkan sasaran, pedoman dan dasar ukuran untuk penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan
§ Pengadaan merupakan proses pemenuhan kebutuhan barang atau jasa dengan kualitas yang terbaik dan harga yang minimal
§ Penyimpanan adalah penyelenggaraan pengurusan barang agar pada saat diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat.
§ Pendistribusian adalah proses dimana dilakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan pemindahan barang dari tempat penyimpanan ke tempat pemakai (user).
§ Penghapusan adalah penelitian barang dan pelaksanaan penghapusan sehingga barangtersebut dihapuskan dari tata usaha material.
§ Pengendalian adalah tindakan yang memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencanayang ditentukan dengan menggunakan umapn balik untuk meyakinkan bahwa tujuan tercapai.

II. 2 Puskesmas
II.2.1 Pengertian Puskesmas
Menurut Trihono dalam buku “Arrimes Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma Sehat” pengertian puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
1. Unit pelaksana teknis
Sebagai unit pelaksana teknis (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksanan tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.
2. Pembangunan kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
3. Pertanggungjawaban penyelenggaraan
Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannnya.
4. Wilayah kerja
Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan. Tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010.
Ada tiga fungsi puskesmas, yaitu :
1. Pusat penggerak pembanguanan berwawasan kesehatan
Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sector termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
2. Pusat pemberdayaan masyarakat
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masrakat untuk hidup sehat, berperan aktif adalah memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khusunya social budaya masyarakat setempat.
3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama
Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi :
a. Pelayanan kesehatan perorangan
Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehtan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.
b. Pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat public (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberatasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Tujuan Manajemen Logistik Obat
Tujuan Manajemen Logistik Obat di Puskesmas ialah terlaksananya pelayanan obat kepada masyarakat secara rasional dan menyeluruh.
II.3.3 Siklus Manajemen Logistik Obat
Siklus atau ruang lingkup pelaksanaan Manajemen logistik Puskesmas ialah:
1. Perencanaan
Fungsi perencanaan adalah:
a. Menghindari kekosongan obat
b. Menghindari pengumpulan obat
c. Menentukan anggaran
d. Tersedia jumlah dan jenis obat yang sesuai kebutuhan
e. MT, Penggunaan obat secara rasional
f. MT, Pelayanan yang tepay mutu dan tepat waktu kepada masyarakat.
Kegiatan-kegiatan perencanaan tersebut meliputi:
a. Pemilihan jenis obat, dipertimbang:
– standar pengobat, berdasarkan pola penyakit
– karakteristik pengunjung (umur, jenis kelamin, dan sebagainya)
– kegiatan program puskesmas yang akan datang.
b. Perhitungan, ialah perkiraan kebutuhan dan rencana pengadaan. Kegiatan perhitungan dapat dilakukan dengan mengetahui data tentang:
– stok awal dan sisa stok
– penerimaan, pengelompokkan
– pemakai, rata-rata per bulan
– stok kosong
– stok pengaman
– Lead Time
2. Pengadaan atau Permintaan
Tujuan pengadaan logistik di Puskesmas agar obat yang dibutuhkan untuk puskesmas dapat terjamin.
Kegiatan pengadaan meliputi:
a. Pengadaan Rutin, dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun dan disepakati oleh GFK
b. Pengadaan khusus, dilakukan di luar jadwal rutin yang disebabkan karena kebutuhan yang meningkat dan atau kekosongan
3. Penerimaan
Tujuan penerimaan ialah agar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas. Petugas penerima melakukan fungsi pengecekkan yaitu memeriksa apakah jumlah obat, bentuk obat, jumlah kemasan dan jenis obat sesuai dengan Laporan Pemakaian dan Lembar Penerimaan Obat (LPLO). Apabila barang yang diterima tidak memenuhi syarat, pihak puskesmas mengajukan keberatan. Apabila barabg yang diterima jumlahnya masih kuran dan atau rusak, petugas harus menulis jenis barang yang kurang atau rusak.
4. Penyimpanan
Tujuan penyimapanan ialah agar obat yang diterima aman (tidak hilang), terhindar dari keerusakan, mutu terjamin dan mempermudah pengaturan atau administrasi. Terdapat dua sistem penyimpanan, yaitu:
1) Single Basket (Single Bin) à satu kantong persediaan

2) Double Basket à persediaan dan cadangan memiliki tempat yang berbeda.
5. Distribusi
6. Pencatatan dan Pelaporan

Ayu, Ratu. Bahan Kuliah Manajemen Logistik Farmasi. Departemen AKK Fakultas Kesehatan Masyarakat UI 2007.
Bowersox, Donald J. 1995. Manajemen Logistik Jilid I. Jakarta: Bumi Aksara.
Massiri, dkk. Upaya Perbaikan Perencanaan dan Distribusi Obat Puskesmas Melalui Monitoring-Training-Planning di Kabupaten Kolaka. JPMK Vol.07/No.03/September/2004